Tulang Bawang Barat PORTALOPOSISI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (LSM Trinusa)
Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (Satker) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba. Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni 2025 ini bertujuan menyuarakan dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Surat pemberitahuan tersebut juga telah ditembuskan kepada Satuan Intelkam Polres Tulang Bawang Barat sebagai bagian dari koordinasi pengamanan dan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku.
Rencana Aksi dan Latar Belakan
1. Tujuan Aksi
Mendorong pengawasan dan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek pemerintah daerah.
Menyuarakan pentingnya transparansi dan keterbukaan pejabat publik, termasuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
2. Lokasi dan Jadwal
Aksi akan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB, dengan titik aksi di depan Kantor DPRD, Dinas Kesehatan, Kantor Bupati, serta Satker terkait lainnya.
Massa aksi dipimpin langsung oleh Masdar, Ketua DPC LSM Trinusa Tubaba, dan akan diikuti oleh anggota organisasi serta elemen masyarakat.
3. Koordinasi dan Pengamanan
LSM Trinusa menyatakan telah berkoordinasi dengan Polres Tulang Bawang Barat guna memastikan kelancaran dan ketertiban aksi.
Selain itu, sinergi juga dijalin dengan Kejaksaan Negeri dan Badan Kesbangpol, menyusul agenda kunjungan sebelumnya yang membahas pengawasan bersama terhadap penggunaan dana publik.
> “Kami menempuh jalur resmi dengan menyampaikan pemberitahuan sesuai prosedur hukum. Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk aspirasi masyarakat agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel,” ujar Masdar, Ketua DPC LSM Trinusa Tubaba
LSM Trinusa juga menyebut telah menerima sejumlah dokumen dari masyarakat yang berisi dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran. Dokumen tersebut direncanakan akan diserahkan secara simbolis kepada Kejaksaan Negeri dan perwakilan KPK Daerah saat aksi berlangsung.
Pihak kepolisian diharapkan dapat berperan aktif dalam memediasi komunikasi antara peserta aksi dan perwakilan pemerintah daerah. (Nr)
About the Author
