Kota Metro,Portal Oposisi,- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Ardah, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutupi atau melindungi kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun spesifikasi teknis.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ardah menanggapi laporan dan pemberitaan terkait sejumlah proyek pembangunan di Kota Metro yang diduga tidak sesuai dengan standar teknis.
“Kami tidak akan membiarkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB. Jika ada laporan atau temuan, kami akan segera turun ke lokasi dan meminta kontraktor untuk membongkar serta memperbaiki pekerjaan tersebut,” tegas Ardah.
Menurutnya, sebelum setiap pekerjaan dimulai, Dinas PUTR selalu melaksanakan PCM (Pre-Construction Meeting) sebagai bentuk pengawasan awal untuk memastikan seluruh kontraktor memahami SOP dan spesifikasi proyek yang harus dijalankan.
Ardah juga menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tim teknis pengawas lapangan yang terus melakukan pemantauan terhadap seluruh proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
“Dinas PUTR secara rutin melakukan pengawasan. Bila ada laporan dari masyarakat atau media, kami langsung tindak lanjuti dengan menurunkan tim ke lapangan,” tegas kadis yang dikenal ramah ini.
Lebih lanjut, Ardah mengajak elemen masyarakat dan insan media untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan di Kota Metro.
“Kami terbuka terhadap masukan dan laporan dari masyarakat. Silakan sampaikan kepada kami bila menemukan pekerjaan yang tidak sesuai. Kami akan segera menindaklanjutinya sesuai ketentuan,” katanya.
Sementara itu, Aktivis Anti Korupsi dan Transparansi yang tergabung dalam Masyarakat Transparansi Institute (MATTA Institute) melalui Koordinator Kota Metro, Yudhistira A.N, saat memberikan pendapatnya mengatakan, MATTA Institute berikan ‘Warning’ dan dorongan kepada Dinas PUTR agar benar-benar menjaga integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan fungsi pengawasan & pembangunan.

“Kami mengingatkan Dinas PUTR agar menjaga integritas dan tidak bermain-main dengan kualitas pekerjaan. Masyarakat berhak mendapat hasil pembangunan yang benar-benar berkualitas, bukan asal jadi,” tegas Yudhistira.
Ia juga menambahkan bahwa MATTA Institute bersama sejumlah elemen masyarakat akan terus memantau pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai APBD agar tidak terjadi penyimpangan.
“Kami berharap Dinas PUTR benar-benar menjalankan komitmennya secara profesional. Jangan sampai ada preseden buruk di mata publik karena lemahnya pengawasan,” tambahnya.
Dengan pernyataan dari kedua pihak ini, publik berharap agar transparansi dan akuntabilitas proyek pembangunan di Kota Metro dapat terus ditingkatkan demi terciptanya hasil kerja yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat.
( Red / Yudha Saputra )
