Kota Metro – Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Wisma Haji Al-Khairiyah, Kamis (12/03/2026). Forum perencanaan tahunan ini mengusung tema “Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Pondasi Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan”, yang menjadi arah strategis pembangunan Kota Metro ke depan.
Musrenbang tersebut menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah, legislatif, serta para pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Raharjo melalui unsur Inspektorat Provinsi Lampung Bayana, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, Wakil Wali Kota Metro, jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Suasana forum berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan, kritik, dan masukan konstruktif dari peserta.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, Ria Hartini, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan yang sangat penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, RKPD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi arah kebijakan yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah.“RKPD Tahun 2027 harus mampu menjadi dokumen yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, realistis terhadap kemampuan fiskal daerah, serta selaras dengan arah pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah maupun kebijakan pembangunan nasional dan provinsi,” ujar Ria di hadapan peserta forum.
Ia menjelaskan bahwa DPRD Kota Metro telah menginventarisasi berbagai aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, serta penyerapan aspirasi secara langsung di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Seluruh aspirasi tersebut kemudian dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD.
Dalam kesempatan itu, Ria juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi keluhan masyarakat, terutama terkait kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah Kota Metro. Menurutnya, kerusakan jalan seperti berlubang dan rusak parah tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan serta kerugian ekonomi.“Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan harus menjadi perhatian serius. Kita membutuhkan jalan yang mantap dan sistem drainase yang terintegrasi agar pembangunan berjalan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tantangan akibat kebijakan pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, Ria berharap pemerintah daerah tetap mampu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap masyarakat.Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi perhatian DPRD.
Ria mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan upaya pengendalian penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TBC), serta penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kerap mengalami kendala administrasi saat mengakses layanan kesehatan.
Pada sektor pertanian, Ria menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan daerah. Ia mengingatkan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman perlu dikendalikan agar tidak mengancam ketersediaan lahan produktif di Kota Metro.“Pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat dalam mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ketahanan pangan daerah tidak boleh tergerus oleh pembangunan yang tidak terencana,” ujarnya.
Persoalan lingkungan hidup juga menjadi sorotan penting dalam Musrenbang tersebut. Ria menilai bahwa masalah sampah masih menjadi tantangan serius di Kota Metro yang membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.Jika tidak ditangani secara serius, menurutnya, persoalan sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga meningkatnya beban anggaran daerah untuk penanganan darurat.Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Kota Metro menegaskan bahwa arah politik anggaran tahun 2027 akan difokuskan pada program-program yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Prioritas tersebut antara lain mencakup program yang memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, peningkatan efisiensi belanja daerah, penguatan belanja publik yang langsung menyentuh masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Metro.“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anggaran daerah harus dikelola secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkas Ria.Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan, Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, realistis, dan berkelanjutan demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kota Metro. (ADV)
About the Author
